Artikel » Artikel/Politik

Menuju Bangsa yang Maju?

Oleh: Dr. Yulhendri
Rabu, 17 Oktober 2012 | 16:05:00 WIB Share
Menuju Bangsa yang Maju?

Menuju Bangsa yang Maju?:  

Saat ini, sejumlah negara memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Namun, di sisi lain juga terlihat negara yang hidup dalam standar yang rendah. Banyak penjelasan mengapa perbedaan ini terjadi. Yeager (1999, dalam Yustika, 2006) menjelaskan ada lima hipotesis yang diperkirakan menjadi sumber kemajuan ekonomi sebuah negara, diantaranya;modal sumber daya manusia (human capital), sumber daya alam (natural resources), kepadatan penduduk yang rendah (population density), penguasaan teknologi, dan letak geografis.

Secara empiris, kelima faktor tersebut bukan patokan utama untuk menentukan kemakmuran suatu negara. Ada kalanya sebuah negara memiliki sumber daya alam yang banyak dan unik tetapi tidak makmur. Ada juga suatu negara yang memiliki sumber daya terbatas, namun makmur. Akhirnya, para ahli pembangunan menyimpulkan faktor manusia-lah yang menentukan makmur atau tidaknya suatu negara (kualitas sumber daya manusia) sebab manusia adalah faktor yang aktif dalam proses pembangunan sementara faktor yang lain adalah faktor pasif.

Indonesia memiliki laut yang luas, pantai, hutan, bahan material, serta penduduk yang banyak, akan tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kemakmuran yang tinggi. Ada dugaan, terdapat beberapa penyebab rendahnya tingkat kemakmuran di negeri ini. Penyebab yang dominan adalah kesalahan pemimpin Indonesia dalam mengatur perekonomian, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara.

Di Indonesia, pemikiran tentang pentingnya peran kelembagaan telah dimulai sejak awal reformasi dilakukan dengan bergulirnya wacana pemerintahan yang bersih (good governance), dengan asumsi bahwa jika pemerintahan dilaksanakan dengan baik, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, sistem pemerintahan yang dilaksanakan sekarang nampaknya masih perlu pembenahan.

Prilaku elit kekuasaan sekarang lebih cenderung memanfaatkan akses dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Pada proses pemilu legislatif ribuan orang dengan latar belakang sosial-ekonomi berusaha untuk berebut kesempatan menjadi anggota legislatif. Kenapa orang berbondong-bondong ingin menjadi calon legislatif (caleg)? Dari berbagai renungan dan diskusi yang penulis lakukan, terdapat beberapa faktor dominan yang menyebabkan hal itu terjadi, diantaranya; Adanya harapan pendapatan dari gaji, honor, tunjangan, dan uang perjalanan dinas anggota dewan, adanya keinginan untuk merubah status sosial dari orang yang tidak bekerja ke orang yang bekerja, dari rakyat ke penguasa, dari aktivis LSM ke aktivis politik, dari penggerak sosial kemasyarakatan ke jabatan struktural. Adanya keinginan untuk lebih dekat ke sumber kekuasaan sehingga bisa membagi dan mendapatkan kue pembangunan berupa proyek-proyek. Adanya hasrat untuk mewujudkan visi dan misi individu dan kelompok atas nilai ideologi dan pemikiran tertentu. Serta, adanya semangat kedaerahan dan kekampungan yang selama ini termarjinalkan oleh daerah lain.

Namun dari sekian banyak faktor, motivasi untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarga sendiri dengan mengharapkan gaji yang besar, tunjangan, honor, dan perjalanan dinas merupakan faktor yang paling dominan. Hal ini sejalan dengan pemikiran ekonomi klasik yang menyatakan bahwa harga menjadi “tangan ajaib” yang menggerakkan seluruh kehidupan umat manusia.

Apakah pemimpin sekarang bisa dikatakan sebagai pemegang amanah? Atau hanya seorang pedagang, pencari kerja yang berharap mendapatkan pengembalian investasi serta sejumlah penghasilan? Pertanyaan ini juga ditanyakan oleh salah seorang Gubernur Sumatera Barat beberapa tahun lalu. ”Layakkah kami ini dikatakan sebagai pemegang amanah?” Padahal saat proses kampanye, calon pimpinan daerah dan calon legislatif sering mengeluarkan cukup banyak dana untuk meminta amanah itu. Tidak heran di beberapa daerah, hampir sebagian besar dana yang diperoleh dari penghasilan asli daerah (PAD) hanya bisa menutupi kegiatan legislasi daerah (DPRD) sehingga pemerintah daerah hanya mengandalkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus untuk pembangunan. Namun, sebagian besar dana itu juga habis untuk belanja rutin pemerintahan untuk gaji pegawai dan pengadaan barang administrasi. Sehingga hipotesis awal yang menyatakan demokrasi akan menciptakan kesejahteraan dalam jangka panjang nampaknya belum akan terwujud.

Kita bisa membangun sebuah hipotesis baru bahwa sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia justru akan meningkatkan taraf kemiskinan dan memperendah tingkat kesejahteraan di masa mendatang. Hipotesis ini bersumber dari fakta bahwa proses demokrasi untuk melahirkan pemimpin daerah membutuhkan dana publik yang amat besar dan juga memerlukan dana pengusaha yang secara alamiah akan dikembalikan dari dana publik. Selain itu, hipotesis ini juga didasarkan pada konsep opportunity cost, artinya jika pemerintah mengalokasikan dana Rp 14 triliyun untuk pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, maka pemerintah kehilangan kesempatan untuk membangun infrastruktur jalan.  Jika proses pemilu menghasilkan pemimpin, lalu kemudian pemimpin itu berperilaku mengembalikan investasinya dari dana publik, maka penguapan dana publik akan terjadi. Soemitra tahun 1980-an mengungkapkan  biasanya dana pembangunan bisa menguap lebih dari  30%  dari nilai kontrak proyek, maka dengan adanya proses pemilu dan pilkada, maka bisa jadi ada kemungkinan penguapan itu akan bertambah dari nilai yang biasanya terjadi.  

  Sama halnya dengan bangsa ini, kita memiliki sejumlah dana publik seperti yang bersumber dari pajak dan penerimaan  non pajak. Tetapi dana publik yang diperoleh sebagian besar hanya digunakan untuk rutin dan konsumsi, hanya sebagian kecil digunakan untuk investasi modal (assets), akhirnya dimasa mendatang kita akan tetap menjadi negara miskin secara finansial, walaupun kita kaya dengan sumberdaya alam.

Ketika suatu proyek dihitung dan dinilai kelayakan finansialnya (feasibility study), maka bisa dipastikan pembangunan pulau Jawa akan lebih tinggi tingkat pengembalian investasinya (rate of return) dibandingkan dengan pulau luar  Jawa. Contoh: mana yang lebih layak membangun jalan toll antara Jakarta–Bandung, atau Padang–Pekanbaru? Atau antara Surabaya–Jakarta atau Lampung–Aceh, maka data finansial pasti akan menjawab akan lebih layak Jakarta–Bandung daripada Padang- Pekanbaru atau akan lebih layak Surabaya–Jakarta daripada Lampung–Aceh. Karena probabilitas kendaraan yang akan melewati, kendaraan di pulau Jawa jauh lebih besar dibandingkan dengan kenderaan luar Jawa. 

Kalau hari demi hari, tahun berganti tahun, periode berganti periode pola kebijakan pembangunan masih mengandalkan rate of return dan kajian cost dan benefit masih menjadi acuan dasar maka disparitas itu akan semakin melebar dan pada suatu titik. Akan muncul pula kejenuhan di beberapa daerah dan konflik daerah–pusat mengkristal menjadi desintegrasi bangsa. Sama dengan siklus kerajaan di nusantara sebelum dijajah Bangsa Asing. Munculnya kerajaan Sriwijaya, terus kerajaan lain menguat, dan Sriwijaya hancur, lalu Majapahit lahir dan berkembang dan sampai menyatukan nusantara namun ada sebagian daerah yang menguat, dan terjadinya konflik di tingkat elit maka Majapahit juga bubar. Sampai kapankan kita akan tetap dalam satu kesatuan Bangsa?

Penulis adalah  Ketua UKM Centre FE UNP 

Share on:

Komentar

Kirim Komentar

  kode:
Iklan
menerima tulisan
 

All copyrights property of third party used in this site and its corporate sites still owned by respective owners.